BERITA

( 2017-03-02 16:37:35 )
Jakarta (28/2), Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan menjadi salah satu narasumber di Rakerkesnas 2017 Hari ke-2 (28/2) di Birawa Assembly Hall Bidakara Jakarta.

     

Pada kesempatan tersebut, Deputi Pencegahan KPK menyampaikan paparannya yang berjudul “Pencegahan Korupsi dan Fraud dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)” di hadapan Menteri Kesehatan, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K) dan seluruh peserta Rakerkesnas 2017. Inspektur Jenderal Drs. Purwadi, MM, ME bertindak sebagai moderator dalam forum tersebut.

Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program JKN adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, serta penyedia obat dan alat kesehatan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program JKN melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan.

  

Lima potensi fraud terbesar menurut data BPJS Kesehatan meliputi upcoding, service unbundling, readmisi, No Medical Value, dan type of room charge. Untuk fraud berupa upcoding dan service unbundling sedang menjadi perhatian khusus KPK dan secara sistematis akan dilakukan perbaikan. Pembentukan satgas/tim bersama penanganan fraud JKN sedang dalam proses penerbitan SK bersama Menteri Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Ketua KPK. Satgas akan menyusun pedoman penindakan fraud dan pencegahannya yang nantinya di tahun 2018 akan diimplementasikan.

KPK memahami bahwa sektor kesehatan unik dan tidak seperti sektor lainnya. Untuk itu, KPK berupaya mendorong sistem yang memproteksi tenaga kesehatan khususnya pada program JKN, yaitu membantu Kemenkes dan BPJS berkoordinasi dengan K/L lain, berhubungan dengan media, maupun berhubungan dengan Kepala Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota dan Direktur RS dalam implementasinya. “JKN masih kurang kuat untuk fungsi pengawasannya. Ada beberapa institusi yang ditetapkan untuk mengawasi. Tapi kami pikir sebagai regulator, KPK akan datang ke Kemenkes untuk memperkuat fungsi pengawasannya.”, ujar Pahala.

  

Saat ini Kementerian Kesehatan sendiri sudah memilki regulasi yang mengatur penanganan fraud JKN yang dituangkan ke dalam Permenkes 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Selanjutnya, Deputi Pencegahan KPK berdialog dengan peserta Rakerkesnas yang merupakan pihak yang langsung terlibat secara teknis dalam pelayanan kesehatan di era JKN. Beberapa peserta Rakerkesnas menyampaikan masalah - masalah yang banyak terjadi dalam pelayanan, misalnya stok obat yang sering kosong dan masalah administrasi / klaim.

Deputi Pencegahan KPK menjelaskan bahwa KPK telah melakukan kajian Tata Kelola Obat pada sistem JKN. Dari hasil kajian tersebut, KPK merekomendasikan Kementerian Kesehatan untuk menerbitkan aturan yang belum ada, melakukan perbaikan dan sinkronisasi aturan yang bertentangan dalam pelaksanaan Formularium Nasional (FORNAS), serta penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) dan pengadaan melalui e-catalogue.

Di akhir paparannya, Deputi Pencegahan KPK memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan JKN, khususnya perbaikan pada Sistem JKN, Pengelolaan Dana Kapitasi, Tata Kelola Obat JKN, dan Penanganan Fraud JKN.

Dengan terlaksananya Rakerkesnas ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah dalam melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat.

Kontributor: RSF dan JP



Arsip Berita