BERITA

( 2017-03-06 17:24:57 )
Jakarta (28/2), Menteri Kesehatan didampingi Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, pada tanggal 28 Februari 2017 melakukan penyerahan Laporan Keuangan (LK) Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2016 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di gedung auditorium BPK RI. Dalam penyerahan laporan keuangan tersebut, turut hadir para pejabat eselon II, III dan auditor di lingkungan Kementerian Kesehatan RI.

Menteri Kesehatan RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa besaran nilai APBN Kementerian Kesehatan RI semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menuntut pengelolaan keuangan yang semakin tertib dan berorientasi kepada hasil. Salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel adalah melalui penyusunan laporan keuangan pemerintah yang andal, tepat waktu, dan berkualitas.

 

Laporan keuangan Kementerian Kesehatan RI telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai. Laporan keuangan Kementerian Kesehatan RI menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan basis akrual, sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan kualitas guna mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan, laporan keuangan Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2016 (unaudited) telah disusun dan disampaikan secara berjenjang, serta telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan terhadap seluruh jenjang entitas akuntansi mulai dari tingkat Satuan Kerja, Wilayah, Unit Eselon I, dan tingkat Kementerian Kesehatan, untuk meyakinkan pimpinan bahwa Laporan Keuangan sudah disajikan sesuai Standard Akuntansi Pemerintah.(SAP),

Laporan keuangan Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2016 (unaudited) telah disampaikan dengan tepat waktu kepada Menteri Keuangan RI pada tanggal 28 Februari 2017, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian.

Sebagai penutup, Menteri Kesehatan RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Auditor BPK yang telah memeriksa laporan keuangan Kementerian Kesehatan RI dengan baik. Harapan Menteri Kesehatan RI dalam Penyerahan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2016 (Unaudited) semoga laporan keuangan Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2016 juga mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) seperti tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2015.

Pada kesempatan yang sama, Anggota VI BPK, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M., menyampaikan harapan kepada para hadirin, agar laporan keuangan unaudited yang diseerahkan telah disusun melalui sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hanya dengan sistem pengendalian intern yang memadai maka laporan keuangan unaudited akan dapat disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan terhindar dari salah saji yang material. Dengan demikian laporan keuangan Kementerian dan Lembaga dapat memperoleh opini tanpa modifikasian atau opini wajar tanpa pengecualian.

Anggota VI BPK memberikan apresiasi yang tinggi kepada Menteri Kesehatan RI serta seluruh jajarannya yang telah mampu menyelesaikan tanggungjawabnya untuk menyampaikan laporan keuangan unaudited tepat waktu. Dengan telah diterimanya laporan keuangan unaudited oleh BPK, maka berikutnya tim pemeriksa BPK dapat melanjutkan pemeriksaan laporan keuangan pada Kementerian dan Lembaga. Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dibatasi untuk diselesaikan selama 4 (empat) bulan.

Jangka waktu pemeriksaan yang sangat sempit tersebut tetap mewajibkan tim pemeriksa untuk dapat memperoleh keyakinan yang memadai melalui bukti audit yang cukup dan tepat (sufficient appropriate audit evidence). Oleh karena itu, Menteri Kesehatan diharapkan dapat menyampaikan kepada jajarannya untuk memberikan kerja sama yang penuh kepada tim pemeriksa BPK dalam melakukan pemeriksaan, sehingga tim pemeriksa dapat menyusun laporan pemeriksaan sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada di lapangan.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK telah menyusun standar pemeriksaan dengan nama Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dimana pada tanggal 6 Januari 2017 BPK telah meresmikan (launching) berlakunya SPKN 2017 melalui penetapan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Dalam pemeriksaan laporan keuangan, seluruh tim pemeriksa BPK diharapkan agar dapat menerapkan SPKN yang telah ditetapkan tersebut.

Kontributor: GA, AR



Arsip Berita