BERITA

( 2017-03-18 23:20:51 )
Jakarta 18/3, Sosialisasi Permenkes No. 58 Tahun 2016 mengenai Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Drs. Purwadi, Apt, MM, ME, pada Rakernas PB PAPDI tahun 2017 yang diselenggarakan di Hotel Harris Kelapa Gading, Jakarta.

Rakernas PB PAPDI ini dilaksanakan mulai tanggal 18 s.d 19 Maret 2017 yang dihadiri oleh seluruh pengurus PAPDI cabang se-Indonesia. PAPDI merupakan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia yang saat ini memiliki 36 pengurus cabang seluruh Indonesia. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan memperoleh kesempatan pertama sebagai narasumber pada kegiatan tersebut untuk menyampaikan materi terkait “Pandangan terhadap Gratifikasi di Bidang Profesi Kedokteran dan Sosialisasi Permenkes No. 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan.

Dalam paparannya Inspektur Jenderal menyampaikan bahwa dilandasi wajibnya profesi dokter mengikuti Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) sesuai amanat UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, tetapi di sisi lain ada keterbatasan anggaran dari pemerintah yang belum sepenuhnya mampu membiayai profesi dokter untuk mengikuti P2KB tersebut. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan farmasi untuk menjalin kerjasama dengan profesi dokter melalui pemberian Sponsorship bagi dokter agar dapat mengikuti P2KB menggunakan alokasi anggaran promosi obat, dengan harapan dokter yang mendapatkan biaya dari anggaran sponsorship tersebut akan meresepkan obat yang dijualnya kepada pasien.

Mekanisme sponsorship yang berjalan saat ini dikhawatirkan masuk ke dalam gratifikasi yang dianggap suap dan berpotensi masuk kedalam tindak pidana korupsi. Intinya Permenkes 58 tahun 2016 tentang sponsorship tenaga kesehatan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pengetahuan dan/atau keterampilan serta pengembangan profesi agar tidak salah langkah.

 

Selanjutnya Drs. Purwadi, Apt, MM, ME menambahkan sponsorship adalah pemberian dukungan dalam segala bentuk bantuan dan/atau kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan yang dilakukan, diorganisir atau disponsori oleh perusahaan/industri farmasi, alat kesehatan, alat laboratorium kesehatan dan/atau perusahaan/industri lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Besaran sponsorship yang diterima oleh tenaga kesehatan sebagai peserta, narasumber atau moderator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau unit cost yang berlaku pada asosiasi/perusahaan pemberi sponsorship.

Komponen yang boleh dibiayai oleh sponsorship bagi tenaga kesehatan harus memenuhi prinsip:

  • tidak mempengaruhi independensi dalam pemberian pelayanan kesehatan;
  • tidak dalam bentuk uang atau setara uang;
  • tidak diberikan secara langsung kepada individu;
  • sesuai dengan bidang keahlian;
  • diberikan secara terbuka; dan 
  • dikelola secara akuntabel dan transparan.

Untuk menghindari agar tenaga kesehatan tidak jatuh pada tindak pidana korupsi maka Pasal 10 Permenkes No. 58 tahun 2016 mengatur mekanisme pelaporan sponsorship yaitu:

  1. Institusi baik sebagai penyelenggara maupun sebagai penyelenggara, Organisasi Profesi, organisasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan praktik perorangan yang menerima sponsorship dan perusahaan/industri farmasi, alat kesehatan, alat laboratorium kesehatan dan/atau perusahaan/industri lainnya pemberi sponsorship harus lapor;
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja.

Mekanisme pelaporan sponsorship diatur pada Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.01/MENKES/66/2017 tentang Mekanisme Pelaporan Sponsorship Sesuai Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan dimana:

  1. Penerima dan pemberi sponsorship harus melaporkan kepada KPK dan ditembuskan kepada kementerian kesehatan;
  2. Penerima sponsorship harus melaporkan kepada KPK, bagi tenaga kesehatan yang menerima sponsorship melalui institusi, melaporkan sponsorship kepada institusi, selanjutnya institusi melaporkan kepada KPK. pelaporan sponosrship paling lambat 30 hari kerja;
  3. Pemberi sponsorship harus melaporkan kepada KPK dalam bentuk rekapitulasi pemberian sponsorship selama periode 1 bulan berjalan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
  4. Laporan disampaikan melalui email : sponsorship@kpk.go.id dan sponsorship@kemkes.go.id pelaporan disampaikan dalam bentuk excel (softcopy) dan format pdf.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini profesi dokter dapat lebih memahai tentang Permenkes No. 58 tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan dan menyadari untuk melaporkan setiap sponsorship yang diterimanya. 

Kontributor: AF, AR



Arsip Berita