BERITA

( 2017-05-04 12:21:53 )
Jakarta, 4/5, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menyelenggarakan acara Rekonsiliasi Pemutakhiran Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pengawas Keuangan (BPK). Kegiatan ini berlangsung mulai Rabu hingga Sabtu (3-6/5) di Hotel Eastparc Yogyakarta.

Acara ini dibuka pada Rabu (3/5) malam oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Drs. Purwadi, Apt, MM, ME. Irjen membuka acara secara simbolis dengan pemukulan gong di hadapan para Inspektur, Kepala Sub Auditorat KN VI BPK RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DI. Yogyakarta, Direktur RS Sardjito, Direktur Poltekkes Yogyakarta, dan seluruh tamu undangan.

Pada acara tersebut, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa kegiatan Rekonsiliasi Pemutakhiran Tindaklanjut ini dihadiri oleh seluruh Unit Eselon I,  Dinas Kesehatan Provinsi,  UPT Vertikal dan perwakilan auditor dari Inspektorat I s.d.Inspektorat Investigasi dengan jumlah total peserta sebanyak 120 peserta.

Ses Itjen menyampaikan bahwa sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 Pasal 43, Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang dimaksud harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang telah ditetapkan.

   ?

Dalam kesempatan tersebut Irjen mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta atas partisipasi aktif dalam melakukan koordinasi percepatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen Kemenkes, BPKP dan BPK. Pemberian apresiasi kepada Dinas Kesehatan yang disebutkan di atas akan dilaksanakan pada Rabu (4/5).

Irjen berharap agar para pimpinan satker memperhatikan kinerja pencapaian penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan di unit organisasi masing - masing karena hal tersebut dapat mempengaruhi opini BPK atas penyajian laporan keuangan Kementerian Kesehatan. “Apabila pencapaian hasil penyelesaiannya baik maka kita berkontribusi terhadap salah satu faktor yang dapat mempertahankan opini WTP.” tutur beliau.

Di akhir sambutannya, Irjen menyampaikan harapannya agar Pertemuan Rekonsiliasi Pemutakhiran Tindak Lanjut kali ini dapat memberikan pemahaman mengenai tata cara penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Audit Pengawasan Fungsional/APF (Itjen, BPKP, dan BPK). Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APF.

Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Tindak Lanjut ini diselenggarakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan satker dalam menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan. Peserta kegiatan ini adalah Tim Pelaksana Tindak Lanjut Inspektorat dan 37 satker di lingkungan kementerian Kesehatan.

Dari progress dalam penyelesaian tindak lanjut temuan tersebut  bisa dilihat komitmen pimpinan satker dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan pentingnya kegiatan pemeriksaan bagi peningkatan kinerja masing-masing satker. Pada pemutakhiran data kali ini, dari 37 undangan yang meliputi 7 Satker Unit Eselon I, 16 Dinas Kesehatan Provinsi dan 14 Satker UPT kementerian Kesehatan RI. Untuk Satker yang belum diundang akan dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar temuan-temuan yang ada bisa segera diselesaikan.  

Keberhasilan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya berdasarkan banyaknya temuan yang diperoleh oleh APIP atau bahkan besarnya jumlah pengembalian ke kas negara dengan cara penyetoran keuangan atas penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi. Yang menjadi sangat penting bagi manajemen adalah ketika APIP dapat memerankan perannya sebagai “early warning system” agar bisa mengurangi penyimpangan dengan memberikan peringatan lebih dini.

(RSF dan AAB)



Arsip Berita