BERITA

( 2017-05-08 11:29:12 )
Jakarta 8/5, Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Drs. Purwadi, Apt, MM, ME bersama jajaran pejabat eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan  berkesempatan menghadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten terkait penempatan Tim Nusantara Sehat.  Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Royal Kuningan dan di hadiri oleh 31 Bupati dan 9 perwakilan bupati tempat penempatan Tim Nusantara Sehat.

Acara dibuka oleh Kepala Badan PPSDMK drg. Usman Sumantri, MSc mewakili Menteri Kesehatan. Dalam sambutannya Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa “Program Nusantara Sehat merupakan terobosan pemenuhan tenaga untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Puskesmas dengan kriteria terpencil atau sangat terpencil terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).

Selanjutnya, proses pelaksanaan Program Nusantara Sehat dilakukan melalui lima tahapan implementasi yakni, pertama survei, dan penentuan lokasi, kedua rekrutmen/seleksi secara online dan direct assessment, ketiga pelatihan pembekalan peserta sebelum keberangkatan, keempat penempatan, dan kelima sistim monitoring dan evaluasi yang terdiri dari evaluasi tengah tahun penempatan, masa transisi dan orientasi masa penugasan. Sasaran dari program ini adalah terpenuhinya jumlah dan jenis tenaga kesehatan sesuai dengan standar di Puskesmas DTPK, serta terwujudnya penguatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan di Puskesmas”.

Tahun ini merupakan tahun ketiga Kementerian Kesehatan menempatkan tenaga kesehatan di Puskesmas, pada tahun 2015 telah ditempatkan 694 tenaga kesehatan yang terhimpun dalam 120 tim, yang tersebar di 15 Provinsi, 48 Kabupaten, di 120 Puskesmas. Sementara pada tahun 2016 telah ditepatkan 728 tenaga kesehatan, terhimpun dalam 131 tim, yang tersebar di 26 Provinsi, 60 Kabupaten, di 131 Puskesmas. Tahun ini Kementerian Kesehatan kembali menempatkan tenaga kesehatan Nusantara Sehat angkatan pertama, sebanyak 347 tenaga kesehatan yang terhimpun dalam 60 tim akan tersebar di 18 Provinsi, 40 Kabupaten, 60 Puskesmas di Indonesia untuk dua tahun penugasan.

Dalam pelaksanaan program ini, sangat diperlukan dukungan lintas sektor, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dukungan tersebut berupa jaminan keselamatan dan keamanan tenaga kesehatan, jaminan fasilitas yang layak, menerbitkan surat izin praktik (SIP), mengirim petugas untuk serah terima peserta tenaga kesehatan, dan membiayai petugas dalam rangka penjemputan dan pengantaran tenaga kesehatan ke lokasi penempatan.

Diharapkan melalui peran Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai pengawas internal dapat mengawal program ini agar dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Kontributor : AF

 

 

 



Arsip Berita