BERITA

( 2017-05-18 18:37:17 )
Jakarta 18/5, Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas APIP) tahun 2017 berlangsung pada Kamis, 18 Mei 2017 bertempat di Auditorium Gandhi BPKP, Jakarta. “Penguatan Pengendalian Intern dan Sinergi APIP untuk Akuntabilitas Desa yang Lebih Baik” menjadi tema pada Rakornas APIP tahun ini. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri PAN dan RB (Dr. Asman Abnur, SE, M.Si), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA), Wakil Ketua KPK (Alexander Marwata), dan Wakil Menteri Keuangan (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Akt.) 

Peserta Rakornas tersebut adalah Inspektur Jenderal Kementerian, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota, selain itu juga dihadiri oleh perwakilan dari 30 desa terpilih. Untuk Kementerian Kesehatan dihadiri langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Drs. Purwadi, Apt, MM, ME dan didampingi oleh Inspektur I Edward Harefa, SE, MM beserta Inspektur III Heri Radison, SKM, MKM.

               

Dalam arahannya Kepala BPKP Dr. Ardan Adiperdana, Ak., MBA., CA, CFrA menyampaikan bahwa “melalui Rakornas tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran umum arah kebijakan teknis pemerintah terkait pembangunan desa baik dari Presiden maupun para Menteri. Di samping itu untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa perlu adanya kesamaan pikir dan langkah APIP untuk pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan, BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri telah membuat aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) untuk membantu pengelolaan keuangan desa. Diharapkan di tahun 2019 seluruh desa sudah menggunakan aplikasi tersebut”.

Selanjutnya, “BPKP bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (SIA Bum Desa) pada akhir tahun 2016. SIA BUM Desa dikembangkan untuk membantu pengelola operasional BUM Desa dalam pengelolaan transaksi akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan laporan kinerja BUM desa. Pada tahap awal pengembangan, SIA BUM Desa telah diimplementasikan pada 15 BUM desa di Provinsi Bali”.

               

Kepala BPKP berharap melalui koordinsi tersebut dapat meningkatan komitmen serius para menteri terkait, termasuk Kepala Daerah serta peran APIP dalam mengawal implementasi kebijakan penguatan desa secara nasional.

Acara pembukaan dilanjutkan laporan kepada Presiden RI oleh para Menteri yang hadir, Pimpinan KPK, dan Kepala BPKP beserta peserta Rakornas APIP tahun 2017 ke Istana Merdeka sekaligus untuk menerima arahan dari Presiden RI. 

Kontributor : AF dan AAB



Arsip Berita