BERITA

( 2017-07-17 07:35:21 )
Bekasi (12/7), memasuki periode awal pelaksanaan anggaran di semester II tahun 2017, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Inspektorat Jenderal Kemenkes selaku Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Kesehatan mempunyai kewajiban menjalankan dan mengevaluasi pelaksanaan reviu atas LK Kementerian Negara/Lembaga di setiap semester tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan reviu atas LK semester I di tahun anggaran 2017, Kementerian Kesehatan melalui Biro Keuangan Sekretariat Jenderal sebagai koordintaor atas penyusunan LK di tingkat Kementerian Kesehatan mulai menyusun jadual pelaksanaan reviu mulai dari tingkat Satuan Kerja hingga tingkat Kemenkes. mulai tanggal 10 s.d 15 Juli 2017 dilaksanakan reviu pada tingkat satuan kerja dengan dibagi menjadi 5 (lima) titik lokasi yang berbeda secara pararel, 4 (empat) titik dilaksanakan di kota Bekasi dan 1 (satu) titik dilaksanakan di kota Bandung Jawa Barat, masing-masing unit Inspektorat bertanggungjawab atas unit utama yang menjadi pengampunya.

 

Jajaran pimpinan di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan memberikan motivasi kepada seluruh Auditor yang bertugas sebagai pereviu LK untuk selalu memperbaharui pengetahuan dan kemampuannya guna menjaga agar setiap LK yang sudah disajikan lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, mengingat Kementeri Kesehatan memiLKi target untuk dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas sajian LK di tingkat Kementerian Kesehatan untuk kelima kali secara berturut-turut. Guna menjaga kualitas dari hasil reviu LK yang sudah dan akan dilaksanakan oleh APIP Itjen Kemenkes, jajaran Auditor di lingkungan Itjen Kemenkes selalu mengadakan rapat kerja/koordinasi dan pelatihan di kantor sendiri (PKS) beberapa waktu sebelum kegiatan reviu dilaksanakan, agar tetap terjalin komunikasi dan kesepahaman dalam melaksanakan tugas di lapangan nantinya.

Mengingat tenggat waktu penyusunan LK dari mulai tingkat satuan kerja hingga penyampaian LK tingkat Kementerian Kesehatan ke Kementerian Keuangan yang cukup singkat yaitu kurang dari satu bulan. Ditargetkan sebelum tanggal 31 Juli 2017 LK Kemenkes Semester I Tahun 2017 harus sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan. Inspektorat Jenderal bersama dengan Biro Keuangan BMN dan para penanggungjawab LK unit eselon I menyepakati bahwa pelaksanaan reviu LK akan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan LK baik di tingkat satuan kerja, wilayah, eselon I, maupun tingkat Kemenkes RI.

Dalam pelaksanaan reviu LK tingkat Satuan Kerja yang sedang berlangsung saat ini, mekanismenya disepakati sebagai berikut:

  1. Proses reviu dilaksanaan secara paralel dengan proses penyusunan LK.
  2. Sebelum proses penyusunan LK, Unit Eselon I terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan yang ada di masing-masing Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
  3. UAKPA yang diidentifikasi memiliki permasalahan dalam proses penyusunan LK terlebih dahulu dilakukan penelaahan oleh Unit Eselon I.
  4. Untuk UAKPA lain dapat langsung menuju tim reviu Itjen untuk melakukan proses reviu LK.
  5. Atas permasalahan hasil reviu, Satker dapat melakukan koreksi/perbaikan dengan berkoordinasi dengan Unit Eselon I dan/atau Biro Keuangan & BMN, untuk kemudian menghadap kembali ke tim reviu.

Mekanisme ini diharapkan dapat mempercepat proses pelaksanaan reviu dan meningkatkan kualitas LK, karena permasalahan yang ditemukan oleh pereviu dapat langsung dilakukan koreksi oleh satuan kerja. Sehingga secara otomatis dapat meningkatkan kualitas LK tingkat di atasnya.

Selain itu, telah disusun pula mekanisme penyelesaian untuk potensi masalah yang diprediksi akan sering ditemukan dalam pelaksanaan reviu LK semester I tahun anggaran 2017, antara lain:

  1. Status rekon dalam aplikasi e-rekon LK masih pada tahap Menunggu TTD KPA (BAR belum terbit) Dalam CHR pada hasil reviu LRA dinyatakan bahwa “Rekonsiliasi masih dalam proses.
  2. Satker belum melakukan upload atau hasil upload belum/masih dalam proses diolah oleh aplikasi e-rekon LK
  • Pelaksanaan reviu untuk satker tersebut ditunda hingga satker melakukan upload dan status pada e-rekon LK Menunggu TTD KPA.
  • Apabila hingga akhir jadual pelaksanaan reviu satker tersebut belum melakukan upload atau hasil upload belum/masih dalam proses diolah oleh aplikasi e-rekon LK, maka reviu terhadap satker tersebut tetap dilaksanakan dengan cara memastikan kebenaran klasifikasi belanja dan realisasi belanja satker telah sesuai dengan monitoring pada aplikasi OM-SPAN.

3. Masih terdapat permasalahan dalam aplikasi SAIBA, antara lain pengembalian belanja (tidak normal), dengan kode output  “000” (karena kesalahan aplikasi SAIBA). Dicatat dalam Catatan Penting Lainnya dan tidak perlu diberikan rekomendasi.

4. LK satker BLU belum direviu SPI. Reviu terhadap satker tersebut tetap dilaksanakan, namun Kepala satker harus membuat surat pernyataan bahwa LK satker BLU tersebut belum direviu oleh SPI beserta alasannya.

5 .Pengungkapan KDP dan penjelasan transfer masuk dan transfer keluar harus dukung dengan formulir tambahan, untuk mempermudah identifikasi dalam reviu LK untuk tingkat di wilayah hingga Kemenkes.

Diharapkan setiap usaha dan inovasi yang dilakukan oleh Inspektoat Jenderal Kemenkes dalam pelaksanaan reviu LK, khususnya di tingkat satuan kerja dapat lebih meningkatkan kualitas LK di tingkat Kementerian Kesehatan, sehingga pada akhirnya akan mempermudah dalam mempertahankan opini WTP 5 (lima) tahun berturut-turut.

Kontributor:

AG - AR



Arsip Berita